IMPLEMENTASI PROGRAM REVITALISASI DESA ADAT DI PROVINSI JAWA BARAT

Abstract

Adat merupakan subjek dari berbagai kebijakan, misalnya kebijakan sosial, kebijakan sumber daya alam, kebijakan pemerintahan lokal, dan kebijakan kebudayaan. Sehubungan dengan itu, banyak kajian telah dilakukan untuk melihat adat dalam konteks kebijakan tertentu. Namun, kajian-kajian tersebut lebih banyak membahas adat dalam konteks kebijakan sosial, kebijakan sumber daya alam, dan kebijakan pemerintahan lokal. Kajian mengenai adat dalam konteks kebijakan kebudayaan masih sedikit. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menjalankan program Revitalisasi Desa Adat (RDA). Tujuan utama RDA yaitu merevitalisasi bangunan adat, dengan mekanisme pemberian bantuan dana. Tulisan ini memaparkan implementasi program RDA di Jawa Barat, tepatnya di Desa Panjalu (Ciamis) dan di Kampung Dukuh (Garut). Penelitian yang mendasari tulisan ini dilakukan pada Agustus 2016. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Berdasarkan temuan, tulisan ini berargumen bahwa program RDA, tanpa mengesampingkan manfaat yang diterima oleh komunitas penerima bantuan, masih belum menjawab masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat adat. ____________________________________________________________Adat is a subject of many policies, e.g. social policy, natural resources policy, local government policy, and cultural policy. Accordingly, many studies have been conducted on adat in the context of certain policies. However, studies on adat in the context of cultural policy are still rare. The Ministry of Education and Culture has run a program named Adat Village Revitalization, aimed at revitalizing adat-related buildings and objects with the mechanism of cash transfer. This article discusses the implementation of that program in West Java Province, namely in Desa Panjalu (Regency of Ciamis) and Kampung Dukuh (Regency of Garut). The research for this article was conducted on August 2016. The method used is qualitative, with interview as a main technique of data collection. Based on the findings, this article argue that the Adat Village Revitalization Program, without ignoring the benefit gained by the recipient communities, has not answered the main problems faced by adat communities.
https://doi.org/10.52829/pw.126
PDF (Bahasa Indonesia)

References

Acciaioli, G. L. (2001). Memberdayakan kembali kesenian Totua: Revitalisasi adat masyarakat To Lindu di Sulawesi Tengah. Antropologi Indonesia, 65, 60–83.

Adeng, & Sya’ban, R. (2015). Upacara Nyangku. Laporan penelitian pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung.

Desa Adat Dukuh Ciroyom. (2014a). Laporan pelaksanaan Program Revitalisasi Desa Adat di Desa Adat Dukuh Ciroyom. Garut.

Desa Adat Dukuh Ciroyom. (2014b). Proposal Program Revitalisasi

Desa Adat Dukuh Ciroyom. Garut: Desa Adat Dukuh Ciroyom.

Desa Adat Panjalu. (2014a). Laporan pelaksanaan Program Revitalisasi Desa Adat di Desa Adat Panjalu. Ciamis.

Desa Adat Panjalu. (2014b). Proposal Program Revitalisasi Desa Adat Panjalu. Ciamis: Desa Adat Panjalu.

Erb, M. (2007). Adat revivalism in western Flores: Culture, religion, and land. In J. S. Davidson & D. Henley (Eds.), The revival of tradition in Indonesian politics (pp. 247–274). New York: Routledge.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). Buku petunjuk teknis bantuan sosial Revitalisasi Desa Adat. Jakarta: Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). Buku petunjuk teknis Revitalisasi Desa Adat. Jakarta: Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi.

Mulyadi, M. (2013). Pemberdayaan masyarakat adat dalam pembangunan kehutanan (studi kasus komunitas battang di Kota Palopo, Sulawesi Selatan). Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan, 10(4), 224–234.

Rosyadi. (2015). Tradisi membangun rumah dalam kajian kearifan lokal: Kasus komunitas adat Kampung Dukuh. Patanjala, 7(3), 415–430.

Saragih, E. H. (2013). Evaluasi pelaksanaan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Desa Sionom Hudon Selatan Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan. Welfare State, 2(3), 1–12.

Suradi, Mujiyadi, B., Unayah, N., Sitepu, H., & Suyanto. (2013). Kebijakan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil. Jakarta: P3KS Press.

Suyanto, & Mujiyadi, B. (2015). Pemberdayaan komunitas adat terpencil melalui pelayanan terpadu di Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Socio Konsepsia, 4(2), 15–36.

Warman, K. (n.d.). Peta perundang-undangan tentang pengakuan hak masyarakat hukum adat. Retrieved from http://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=39284

Zakaria, Y. (2014). Peluang dan tantangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Padang: Makalah untuk kegiatan sosialisasi penetapan UU Desa, diselenggarakan oleh Perkumpulan QBar, Perkumpulan HUMA, dan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Zakaria, Y. (2015). Dinamika pengakuan hak-hak masyarakat (hukum) adat dan lokal pasca-reformasi. Makalah dalam Pelatihan ‘Social Affair Specialist’, diselenggarakan oleh Center of Social Excellence (CSE) – The Forest Trust.